Berita Indonesia terkini terpercaya, dan terpopuler, politik, ekonomi, tekno, otomotif, dan olahraga ditulis lengkap dan akurat. https://detik45.my.id/ id-id https://detik45.my.id/berita/detail/halal-festival-dan-tabliqh-akbar--sebagai-motor-pengembangan-ekonomi-syari KUPANG- DETIK45  || Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT untuk menyelenggarakan Halal Festival dan Tabligh Akbar 2026 di Kota Kupang pada hari Jumat (17/04). BI NTT bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di NTT melalui penyelenggaraan Halal Festival dan Tabligh Akbar 2026 di GOR Oepoi, Kota Kupang pada Hari Jumat, tanggal 17 April 2026. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2026 yang mengusung tema “Menebar Kebaikan dalam Setiap Langkah, Menumbuhkan Ekonomi Syariah yang Berdaya” Kegiatan berlangsung dengan dihadiri sekitar ±4.000 pengunjung dalam suasana yang tertib, lancar, dan kondusif. Ekonomi syariah di NTT memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa ekonomi syariah bukanlah konsep yang terbatas pada kelompok atau agama tertentu, melainkan merupakan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTT berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui mendorong rantai pasok halal secara end-to-end dimulai dari sertifikasi halal pada UMKM, sertifikasi dan re-sertifikasi Juru Sembelih Halal, hingga mendorong talenta – talenta NTT untuk mendorong kreasi tenun modest fashion.” Ekonomi syariah membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM dan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur NTT yang diwakili oleh Kepala Dinas LHK, Sulastri H. I. Rasyid menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan salah satu Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT. “Dalam upaya memperkuat struktur perekonomian daerah ke depan, diperlukan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sektor yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan adalah ekonomi syariah, yang tidak hanya mendorong penguatan UMKM, tetapi juga membuka peluang usaha dan pasar yang lebih luas bagi masyarakat.” Halal Festival dan Tabligh Akbar mendorong potensi ekonomi syariah melalui berbagai rangkaian kegiatan. Kegiatan Halal Festival dan Tabligh Akbar 2026 menjadi wadah konkret dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di NTT melalui berbagai rangkaian program. Kegiatan ini menghadirkan showcasing produk UMKM halal, peningkatan literasi masyarakat, serta penyelenggaraan berbagai perlombaan seperti halal chef competition, modest fashion, dan kompetisi kemandirian pesantren, yang bertujuan mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing.  Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain seremoni pembiayaan syariah oleh Bank Syariah Indonesia kepada UMKM dengan nilai mencapai Rp1 miliar. Pemberian apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT kepada BI NTT sebagai penggerak ekonomi syariah, serta launching QRIS ZISWAF sebagai sarana digitalisasi untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, termasuk bagi masyarakat yang terdampak bencana di Flores Timur. Kegiatan ini juga ditutup dengan tabligh akbar yang menghadirkan Ustadz Muhammad Nur Maulana sebagai narasumber utama, yang diharapkan dapat memberikan penguatan nilai-nilai kebaikan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Melalui rangkaian kegiatan ini, Bank Indonesia Provinsi NTT berharap dapat terus mendorong penguatan ekonomi syariah yang inklusif, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, khususnya di Provinsi NTT. (BI)  https://detik45.my.id/berita/detail/wali-kota-kupang-dorong-perumda-air-minum--jadi-penjaga-kehidupan-di-hut-xvii KUPANG-DETIK45  || Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri Acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-XVII Perumda Air Minum Kota Kupang yang berlangsung di Halaman Kantor Perumda Air Minum Kota Kupang, Kamis (16/4). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Kota Kupang, para Staf Ahli Wali Kota Kupang, para Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang, perwakilan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Kepala Perangkat Daerah Kota Kupang, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., M.M., beserta jajaran, para Direktur Perusahaan Daerah, para Camat se-Kota Kupang, pimpinan lembaga agama, Ketua Karang Taruna Kota Kupang, Kepala BLUD SPAM Provinsi NTT, Area Program Manager NTT Yayasan Plan International Indonesia, para Mantan Direktur PDAM Kota Kupang, para pimpinan perbankan, pimpinan perhotelan, mitra penyedia air bersih, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran direksi dan seluruh pegawai Perumda atas dedikasi dan kerja keras selama 17 tahun dalam menghadirkan layanan air bersih bagi masyarakat. Wali Kota secara khusus mengapresiasi rangkaian kegiatan sosial yang digelar dalam perayaan HUT tersebut, seperti bakti sosial di panti asuhan, pengobatan gratis, pasar murah, serta pemberian sambungan rumah gratis kepada 17 keluarga. Menurutnya, perayaan hari jadi sebuah institusi tidak boleh sekadar seremonial, tetapi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Perayaan tidak boleh hanya gagah secara seremoni, tetapi harus berdampak langsung. Apa yang dilakukan hari ini adalah contoh nyata bagaimana Perumda hadir untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wali Kota. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan analogi tentang kapal untuk menggambarkan peran Perumda Air Minum. Ia menegaskan bahwa sebagaimana kapal yang tidak dibuat untuk sekadar bersandar di dermaga, Perumda juga tidak dibentuk untuk sekadar tampil baik secara administratif, melainkan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan air bersih di Kota Kupang. “Perumda ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk menghajar gelombang persoalan air yang ada. Dan hari ini kita melihat Perumda telah berlayar jauh, bekerja nyata di tengah tantangan,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa peringatan HUT Perumda Air Minum bukan sekadar perayaan usia, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali tanggung jawab kemanusiaan dalam pelayanan air bersih. Ia mengingatkan bahwa air sebagai sumber kehidupan tidak pernah memilih kepada siapa ia mengalir, sehingga pelayanan publik pun harus dijalankan secara adil, merata, dan tanpa pamrih. “Pelayanan air adalah pelayanan kemanusiaan. Air tidak pernah memilih, maka kita pun tidak boleh memilih dalam melayani masyarakat,” tambahnya. Wali Kota juga mengakui masih adanya berbagai tantangan dalam pelayanan air bersih di Kota Kupang. Ia menegaskan bahwa tugas Perumda belum selesai selama masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih secara layak. “Selama masih ada warga yang kesulitan air bersih, maka tugas kita belum tuntas. Kita tidak boleh puas hanya karena air sudah mengalir, tetapi harus memastikan keadilan, kualitas, dan kepastian layanan ikut mengalir bersama,” ujarnya. Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Perumda Air Minum Kota Kupang tidak boleh hanya berperan sebagai operator teknis, tetapi harus menjadi penjaga kehidupan bagi masyarakat Kota Kupang. “Di setiap tetes air ada martabat manusia yang kita jaga, dan di setiap sambungan pipa ada harapan yang kita alirkan,” pungkasnya. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Perumda telah melayani sekitar 17.500 pelanggan dengan cakupan kurang lebih 20 persen. Ia menjelaskan bahwa jika digabungkan dengan operator lain seperti PDAM Kabupaten Kupang dan SPAM Provinsi NTT, maka cakupan pelayanan air bersih di Kota Kupang mencapai sekitar 30 persen. Ia juga mengungkapkan hasil survei kepuasan pelanggan yang menunjukkan indeks kepuasan masyarakat berada pada angka 82 dengan kategori baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam manajemen pengaduan pelanggan, kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama 17 tahun Perumda tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan harapan. Berbagai pengaduan yang diterima setiap hari menjadi bentuk harapan masyarakat yang harus dijawab dengan kerja nyata. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kota Kupang, termasuk rencana penguatan melalui penyertaan modal untuk memperluas jaringan pelayanan air bersih. Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-XVII, Perumda Air Minum Kota Kupang juga menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, antara lain peluncuran program promosi sambungan rumah, peluncuran website resmi Perumda Air Minum, pemasangan sambungan rumah gratis bagi 17 warga berpenghasilan rendah, serta kegiatan berbagi kasih ke panti asuhan. Selain itu, turut dilaksanakan kegiatan donor darah bagi pegawai dan masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pasar murah. Perumda juga menggelar talkshow di radio bertema “17 Tahun Perumda Air Minum Mengalirkan Harapan”, sosialisasi HIV/AIDS bersama Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kupang di SMA Santo Arnoldus Janssen dan SMPN 11 Kupang, peresmian Forum Pelanggan, peluncuran program Berbagi Air, serta gelar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal. (Chris Dethan/Tonny Ga).  https://detik45.my.id/berita/detail/ojk-dukung-akselerasi-program-3-juta-rumah-melalui-sinergi-dan-penguatan-kebijakan-slik JAKARTA-DETIK45  || Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh upaya percepatan program prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan UMKM antara lain melalui penyediaan tiga juta rumah melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan sinergi dengan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin, menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut. Friderica menjelaskan, OJK telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner pada pekan lalu dan memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut.  Kebijakan pertama, OJK memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.  “Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya,” kata Friderica. Kebijakan kedua, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan. “Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica. Selain itu, untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera. Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Penegasan tersebut dinilai penting karena memiliki implikasi terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan. OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satuan tugas ini akan melibatkan OJK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Di samping itu, OJK akan menambahkan penegasan  informasi di SLIK bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pemberian kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan. SLIK merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan. Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap Program Pemerintah dalam Pengadaan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Pelaporan SLIK. Melalui surat tersebut, OJK menegaskan bahwa SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam. OJK juga menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas selain lancar, termasuk apabila dilakukan penggabungan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bernilai kecil. Selain itu, keputusan pemberian KPR kepada MBR tetap merupakan kewenangan masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK juga terus meminta bank untuk meningkatkan kualitas data SLIK, termasuk melakukan pengkinian data secara berkala. “OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami,” tutup Friderica. ( ojk).  https://detik45.my.id/berita/detail/keyakinan-konsumen-terhadap-perekonomian-nusa-tenggara-timur-bulan-maret-2026-tetap-terjaga KUPANG-DETIK45  || Keyakinan Konsumen terhadap Perekonomian Nusa Tenggara Timur Bulan Maret 2026 Tetap Terjaga.  Indeks Keyakinan Konsumen Nusa Tenggara Timur Maret 2026 tetap terjaga pada level optimis (indeks >100). Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2026 yang tercatat sebesar 144,00, tetap kuat meski tidak setinggi bulan Februari yang tercatat sebesar 145,33. Perkembangan ini  sejalan dengan keyakinan konsumen pada skala Nasional, dengan IKK Nasional Maret 2026 tetap kuat sebesar 122,9, mesti tidak setinggi bulan sebelumnya yang sebesar 125,2. Persepsi konsumen di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2026 terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan capaian pada Februari 2026. Hal ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang sebesar 136,67 lebih tinggi dari 136,00 pada bulan Februari 2026. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan  penghasilan saat ini sebesar 160,00 dan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan sebesar 133,00. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang tetap optimis meski mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 151,33, lebih rendah dibandingkan bulan Februari 2026 yang tercatat sebesar 154,67. Berdasarkan komponen pembentuk IEK, penurunan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan dipengaruhi oleh optimisme konsumen yang tertahan terhadap terhadap prospek kegiatan usaha secara umum enam bulan mendatang sebesar 157,00. Hasil survei kondisi keuangan konsumen berdasarkan jenis penggunaan menunjukkan bahwa mayoritas penghasilan responden pada Maret 2026 digunakan untuk kebutuhan konsumsi 63,9%. Sementara sebagian lain untuk tabungan 24,3% dan pembayaran cicilan/pinjaman 11,8%. ( bi).  https://detik45.my.id/berita/detail/bedah-buku-asa-dan-rasa-refleksi-dan-evaluasi-potret-awal-perjuangan-melki-jhoni- KUPANG-DETIK45  || Refleksi dan evaluasi. Potret langkah awal perjuangan Melki Jhoni dengan komitmen dan perjuangan akan masa depan yang lebih baik. Potret perjalanan membangun NTT sebagai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat dalam buku yang diberi nama, Asa dan Rasa, Refleksi Setahun Ayo Bangun NTT.  Bedah Buku ditandai dengan kegiatan Launcing pada Kamis, 9/4/2026, di Aula Eltari kantor Gubernur.  Dalam kajiannya menggambarkan Suatu bentuk demokrasi politik/pemerintahan juga intelektual Gubernur Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Jhoni Asadoma. Wujud riil dari partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus menegaskan budaya tulis dan baca.  Ada beberapa capa yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.  Pada pilar pemerataan infrastruktur berkelanju Pemerintah NTT menempatkan pembangunan infrastruktur da sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan masyaraka Infrastruktur dipandang bukan semata sebagai pembangunan fisik melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan derajat kesetz an, martabat hidup, dan produktivitas ekonomi keluarga. Dalam kerangka pembangunan tahun 2025, pilar ini menjadi salah sa penopang utama pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT Fokus awal kebijakan diarahkan pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi antara pemerintah provins pemerintah kabupaten/kota, dan desa. Seluruhnya dilaksanakan melalui empat skema bantuan perbaikan RTLH yang bersifat fleksibe dengan besaran bantuan antara 5 juta hingga 20 juta rupiah per unit. Program ini telah menjangkau puluhan ribu unit rumah ba masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 5. Ini semua dijalanka ebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan ehatan lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan utama pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT masih terletak pada kondisi jalan daerah. Data tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemantapan jalan karena jalan nasional mencapai 98,4 persen, jalan provinsi berada pada angka 67,99 persen, dan jalan kabupaten/kota baru mencapai 45,1 persen. Tingkat kerusakan yang relatif tinggi di wilayah tertentu seperti Kabupaten Kupang dan Belu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Sebagai langkah kebijakan yang terukur, Pemerintah NTT telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan tersebut mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas-ruas penghubung utama di wilayah Flores, Sumba, dan Alor. Seluruh perencanaan disusun secara teknokratis berdasarkan data kondisi lapangan dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil produksi daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi perdesaan dan pariwisata. Selain konektivitas jalan, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah NTT terus memperkuat keandalan pasokan listrik melalui program pemasangan meteran listrik yang telah menjangkau 450 rumah tangga di enam kabupaten yakni Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan intervensi perumahan dan sanitasi guna memastikan standar hidup yang layak bagi setiap keluarga. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai fondasi bagi seluruh agenda pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan jalan yang mantap mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan. Sementara itu, akses listrik dan air bersih menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan pemerataan dan keberlanjutan, Pemerintah NTT berkomitmen memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Flobamorata. Selain itu pula ada capaian pada Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia.  Pada pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, Pemerintah NTT menempatkan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Capaian IP ASN Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, nilai IP ASN berada pada angka 79,63 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 86,38. Kenaikan ini menandai pergeseran predikat dari kategori sedang menjadi tinggi, sekaligus mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah NTT pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,63. Angka ini meningkat dari 66,18 pada tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh terpenuhinya seluruh indikator Reformasi Birokrasi umum yang menjadi kewenangan kementerian pengampu dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi tematik.  Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) menjadi prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Pemerintah NTT melalui perangkat daerah pengampu RB umum dan RB tematik terus memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lingkungan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang makin SMART, terukur. ( fm).  https://detik45.my.id/berita/detail/bedah-buku-asa-dan-rasa-refleksi-dan-evaluasi-potret-awal-perjuangan-melki-jhoni-dengan-komitmen-ayo KUPANG-DETIK45  || Refleksi dan evaluasi. Potret langkah awal perjuangan Melki Jhoni dengan komitmen dan perjuangan akan masa depan yang lebih baik. Potret perjalanan membangun NTT sebagai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat dalam buku yang diberi nama, Asa dan Rasa, Refleksi Setahun Ayo Bangun NTT.  Bedah Buku ditandai dengan kegiatan Launcing pada Kamis, 9/4/2026, di Aula Eltari kantor Gubernur.  Dalam kajiannya menggambarkan Suatu bentuk demokrasi politik/pemerintahan juga intelektual Gubernur Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Jhoni Asadoma. Wujud riil dari partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus menegaskan budaya tulis dan baca.  Ada beberapa capa yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.  Pada pilar pemerataan infrastruktur berkelanju Pemerintah NTT menempatkan pembangunan infrastruktur da sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan masyaraka Infrastruktur dipandang bukan semata sebagai pembangunan fisik melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan derajat kesetz an, martabat hidup, dan produktivitas ekonomi keluarga. Dalam kerangka pembangunan tahun 2025, pilar ini menjadi salah sa penopang utama pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT Fokus awal kebijakan diarahkan pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi antara pemerintah provins pemerintah kabupaten/kota, dan desa. Seluruhnya dilaksanakan melalui empat skema bantuan perbaikan RTLH yang bersifat fleksibe dengan besaran bantuan antara 5 juta hingga 20 juta rupiah per unit. Program ini telah menjangkau puluhan ribu unit rumah ba masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 5. Ini semua dijalanka ebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan ehatan lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan utama pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT masih terletak pada kondisi jalan daerah. Data tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemantapan jalan karena jalan nasional mencapai 98,4 persen, jalan provinsi berada pada angka 67,99 persen, dan jalan kabupaten/kota baru mencapai 45,1 persen. Tingkat kerusakan yang relatif tinggi di wilayah tertentu seperti Kabupaten Kupang dan Belu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Sebagai langkah kebijakan yang terukur, Pemerintah NTT telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan tersebut mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas-ruas penghubung utama di wilayah Flores, Sumba, dan Alor. Seluruh perencanaan disusun secara teknokratis berdasarkan data kondisi lapangan dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil produksi daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi perdesaan dan pariwisata. Selain konektivitas jalan, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah NTT terus memperkuat keandalan pasokan listrik melalui program pemasangan meteran listrik yang telah menjangkau 450 rumah tangga di enam kabupaten yakni Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan intervensi perumahan dan sanitasi guna memastikan standar hidup yang layak bagi setiap keluarga. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai fondasi bagi seluruh agenda pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan jalan yang mantap mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan. Sementara itu, akses listrik dan air bersih menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan pemerataan dan keberlanjutan, Pemerintah NTT berkomitmen memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Flobamorata. Selain itu pula ada capaian pada Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia.  Pada pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, Pemerintah NTT menempatkan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Capaian IP ASN Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, nilai IP ASN berada pada angka 79,63 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 86,38. Kenaikan ini menandai pergeseran predikat dari kategori sedang menjadi tinggi, sekaligus mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah NTT pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,63. Angka ini meningkat dari 66,18 pada tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh terpenuhinya seluruh indikator Reformasi Birokrasi umum yang menjadi kewenangan kementerian pengampu dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi tematik.  Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) menjadi prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Pemerintah NTT melalui perangkat daerah pengampu RB umum dan RB tematik terus memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lingkungan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang makin SMART, terukur. ( fm).  https://detik45.my.id/berita/detail/ojk-dorong-penguatan-governance-risk-and-compliance--yang-berintegritas-dan-berkelanjutan JAKARTA-DETIK45  || Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berintegritas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang diselenggarakan OJK di Gedung A. A. Maramis Jakarta, Selasa, sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri jasa keuangan. Forum yang mengusung tema “Rajut Silaturahmi dalam Mendorong Penerapan Fungsi GRC yang Berintegritas dan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan” tersebut menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim, dengan moderator Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs, dan Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk Fransiska Oei, serta dihadiri oleh pimpinan asosiasi profesi di bidang GRC. Dalam sambutannya, Sophia menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan fungsi GRC menuju pelaksanaan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 pada 14 Juli 2026. “Forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi yang konstruktif, tetapi juga mempererat kolaborasi antara OJK, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam memperkuat penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan,” ujar Sophia. Lebih lanjut, Sophia menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik dari dinamika global maupun domestik. Mengacu pada publikasi The Institute of Internal Auditors (IIA), sejumlah risiko utama yang perlu menjadi perhatian antara lain cybersecurity, disrupsi digital termasuk artificial intelligence (AI), ketahanan bisnis, sumber daya manusia, perubahan iklim, serta perubahan regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan menghadapi tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi sehingga peran fungsi GRC menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan ketahanan industri. Dalam sesi diskusi panel, forum membahas tema “Transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) dan Implikasinya bagi Penguatan GRC di Sektor Jasa Keuangan” yang mencakup perkembangan kebijakan dan arah penguatan BO/UBO, pemanfaatan data BO/UBO dalam pengawasan berbasis risiko, serta peran intelijen keuangan dalam mendukung transparansi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, forum juga membahas persiapan rangkaian kegiatan Road to RGS 2026, termasuk partisipasi asosiasi dalam program Spark Class, pengakuan Continuing Professional Education (CPE), penyediaan booth asosiasi, serta pengembangan konten edukasi melalui podcast atau media komunikasi lainnya yang disambut positif oleh para pimpinan dan perwakilan asosiasi. Sebagai penutup, dilakukan Penandatanganan Komitmen Kolaborasi OJK dan Asosiasi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026. Melalui forum ini, OJK berharap dapat memperkuat ekosistem GRC yang solid serta meningkatkan kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri dalam mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap perkembangan kebijakan dan implementasi pelaporan Beneficial Ownership (BO/UBO) di Indonesia sebagai bagian dari penguatan transparansi, tata kelola dan manajemen risiko di sektor jasa keuangan.  https://detik45.my.id/berita/detail/stabilitas-sektor-jasa-keuangan-terjaga-ditengah-meningkatnya-ketidakpastian-global JAKARTA-DETIK45  || Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 April 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Kinerja perekonomian global ke depan dihadapkan pada ketidakpastian yang meningkat seiring dengan eskalasi tensi geopolitik di kawasan Teluk, telah meningkatkan risiko terhadap stabilitas global. Perkembangan tersebut mengganggu operasional infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah dan memicu penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global. Kondisi ini mendorong lonjakan harga energi dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.   OECD dalam Interim Economic Outlook di Maret 2026 memproyeksikan prospek perekonomian global berada pada jalur penguatan sebelum terjadinya perang, namun kini mengalami koreksi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tingginya ketidakpastian global dan tekanan harga energi juga mempersempit ruang kebijakan moneter bagi bank sentral global, sekaligus kembali memunculkan ekspektasi high for longer.  Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan tertekan di tengah inflasi yang persisten dan peningkatan tingkat pengangguran. Pada pertemuan bulan Maret 2026, The Fed mempertahankan suku bunga kebijakan dengan sinyal hanya satu kali pemangkasan suku bunga sepanjang tahun 2026. Namun pasca -eskalasi konflik Iran, ekspektasi pasar bergeser ke skenario tidak adanya pemangkasan suku bunga di 2026.  Sementara itu, perekonomian Tiongkok mencatat kinerja di atas ekspektasi didorong perbaikan sisi permintaan dan penawaran, serta dukungan stimulus pada sektor keuangan. Meskipun demikian, Tiongkok tetap menurunkan target pertumbuhan sebagai respons terhadap tantangan struktural dan ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut.  Di domestik, inflasi inti per Maret 2026 mengalami penurunan. Aktivitas konsumsi tetap kuat di awal tahun yang tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen yoy serta kinerja penjualan kendaraan bermotor yang solid. Dari sisi penawaran, kinerja ekonomi tetap positif meskipun menunjukkan moderasi, yang tercermin dari PMI manufaktur yang masih ekspansif. Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa pada Februari 2026 di level memadai dan mencatatkan surplus neraca perdagangan.  Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) .  Pasar saham domestik menunjukkan pergerakan yang dinamis pada Maret 2026, sebagaimana juga dialami oleh bursa global dan regional. Peningkatan volatilitas dipicu masih berlanjutnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.048,22 per akhir Maret 2026, terkoreksi 14,42 persen secara mtm atau 18,49 persen secara ytd. Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham pada periode laporan tercatat sebesar Rp20,66 triliun, mengalami moderasi dibandingkan angka RNTH bulan Februari 2026 (Rp25,62 triliun) seiring langkah wait-and-see pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Dari sisi likuiditas, rata-rata bid-ask spread di pasar saham pada Maret 2026 tetap terjaga yaitu sebesar 1,55 kali (Februari 2026: 1,24 kali).  Sementara itu, investor asing pada bulan tersebut membukukan net sell di pasar saham sebesar Rp23,34 triliun (Februari 2026: net buy Rp0,36 triliun), dengan lonjakan jual oleh asing disebabkan adanya transaksi di pasar negosiasi pada saham sejumlah Emiten.  Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 433,16; terkoreksi sebesar 2,03 persen mtm atau 1,74 persen ytd. Adapun yield Surat Berharga Negara (SBN) secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 44,47 bps mtm atau 54,51 bps ytd, yang dipengaruhi oleh peningkatan persepsi risiko akibat ketidakpastian global. Investor nonresiden di pasar SBN membukukan net sell Rp21,80 triliun mtm pada bulan laporan (ytd: net sell Rp25,09 triliun), sedangkan di pasar obligasi korporasi net buy Rp0,92 triliun mtm (ytd: net sell Rp0,03 triliun). Industri pengelolaan investasi bergerak searah dengan tren pasar di bulan laporan, namun dengan penurunan yang cenderung moderat. Nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.084,10 triliun, termoderasi 1,62 persen mtm namun meningkat 3,97 persen ytd.  Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada periode yang sama tercatat sebesar Rp695,71 triliun, terkoreksi 2,51 persen mtm namun tumbuh positif 3,02 persen ytd. Kinerja NAB Reksa Dana yang relatif masih terjaga tersebut ditopang oleh kecenderungan investor Reksa Dana untuk melakukan subscription, dengan angka net subscription yang signifikan sebesar Rp29,12 triliun secara ytd. Jumlah investor di pasar modal dalam negeri terus meningkat dengan terdapat penambahan sebanyak 1,78 juta investor baru sepanjang bulan Maret 2026 (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara ytd jumlah investor di pasar modal tumbuh 21,51 persen menjadi 24,74 juta investor.    Pasar modal dalam negeri terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hingga Maret 2026 (ytd), nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp51,96 triliun, terdiri dari 1 IPO saham, 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 36 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada pipeline, terdapat 53 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp25,79 triliun. Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF), sepanjang Maret 2026 terdapat 14 Efek baru serta 3 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp18,07 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp1,90 triliun. Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 31 Maret 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Adapun selama Maret 2026 (mtm), volume transaksi mencapai 34.480 lot dan frekuensi transaksi sebanyak 308.260 kali.  Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Maret 2026, secara total tercatat 153 pengguna jasa yang telah terdaftar. Adapun penambahan volume transaksi pada Maret 2026 tercatat sebesar 43.117 tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,71 miliar. OJK secara berkelanjutan juga menjalankan agenda penguatan penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK). Agenda tersebut menjadi pilar utama dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas pasar modal dalam negeri, yang juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK: Pada  Maret 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebesar Rp8.570.000.000,- kepada 1 Manajer Investasi, 1 Direktur Utama Manajer Investasi, 5 Emiten, 1 Perusahaan Efek, 10 Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik, 1 Pengendali Emiten dan/atau Perusahaan Publik, 1 Pihak lainnya, dan 2 Akuntan Publik serta 4 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 1 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin dan 4 Perintah Tertulis. Selanjutnya, dalam rangka penegakan ketentuan atas pelanggaran manipulasi pasar, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp15.900.000.000,- kepada 6 pihak perorangan dan 1 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 1 pihak perorangan. Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 2 pihak perorangan karena melakukan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin. Selama  2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp62.780.000.000,- kepada 68 Pihak, 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin, 4 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin, 7 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis serta 8 Perintah Tertulis. Selanjutnya, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp34.546.500.000,- kepada 165 Pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Pasar Modal, mengenakan 50 Peringatan Tertulis. Serta mengenakan 16 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas selain Keterlambatan Non Kasus. https://detik45.my.id/berita/detail/stabilitas-sektor-jasa-keuangan-terjaga-ditengah-meningkatnya-ketidakpastian-global JAKARTA-DETIK45  || Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 April 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Kinerja perekonomian global ke depan dihadapkan pada ketidakpastian yang meningkat seiring dengan eskalasi tensi geopolitik di kawasan Teluk, telah meningkatkan risiko terhadap stabilitas global. Perkembangan tersebut mengganggu operasional infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah dan memicu penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global. Kondisi ini mendorong lonjakan harga energi dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.   OECD dalam Interim Economic Outlook di Maret 2026 memproyeksikan prospek perekonomian global berada pada jalur penguatan sebelum terjadinya perang, namun kini mengalami koreksi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tingginya ketidakpastian global dan tekanan harga energi juga mempersempit ruang kebijakan moneter bagi bank sentral global, sekaligus kembali memunculkan ekspektasi high for longer.  Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan tertekan di tengah inflasi yang persisten dan peningkatan tingkat pengangguran. Pada pertemuan bulan Maret 2026, The Fed mempertahankan suku bunga kebijakan dengan sinyal hanya satu kali pemangkasan suku bunga sepanjang tahun 2026. Namun pasca -eskalasi konflik Iran, ekspektasi pasar bergeser ke skenario tidak adanya pemangkasan suku bunga di 2026.  Sementara itu, perekonomian Tiongkok mencatat kinerja di atas ekspektasi didorong perbaikan sisi permintaan dan penawaran, serta dukungan stimulus pada sektor keuangan. Meskipun demikian, Tiongkok tetap menurunkan target pertumbuhan sebagai respons terhadap tantangan struktural dan ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut.  Di domestik, inflasi inti per Maret 2026 mengalami penurunan. Aktivitas konsumsi tetap kuat di awal tahun yang tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen yoy serta kinerja penjualan kendaraan bermotor yang solid. Dari sisi penawaran, kinerja ekonomi tetap positif meskipun menunjukkan moderasi, yang tercermin dari PMI manufaktur yang masih ekspansif. Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa pada Februari 2026 di level memadai dan mencatatkan surplus neraca perdagangan.  Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) .  Pasar saham domestik menunjukkan pergerakan yang dinamis pada Maret 2026, sebagaimana juga dialami oleh bursa global dan regional. Peningkatan volatilitas dipicu masih berlanjutnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.048,22 per akhir Maret 2026, terkoreksi 14,42 persen secara mtm atau 18,49 persen secara ytd. Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham pada periode laporan tercatat sebesar Rp20,66 triliun, mengalami moderasi dibandingkan angka RNTH bulan Februari 2026 (Rp25,62 triliun) seiring langkah wait-and-see pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Dari sisi likuiditas, rata-rata bid-ask spread di pasar saham pada Maret 2026 tetap terjaga yaitu sebesar 1,55 kali (Februari 2026: 1,24 kali).  Sementara itu, investor asing pada bulan tersebut membukukan net sell di pasar saham sebesar Rp23,34 triliun (Februari 2026: net buy Rp0,36 triliun), dengan lonjakan jual oleh asing disebabkan adanya transaksi di pasar negosiasi pada saham sejumlah Emiten.  Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 433,16; terkoreksi sebesar 2,03 persen mtm atau 1,74 persen ytd. Adapun yield Surat Berharga Negara (SBN) secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 44,47 bps mtm atau 54,51 bps ytd, yang dipengaruhi oleh peningkatan persepsi risiko akibat ketidakpastian global. Investor nonresiden di pasar SBN membukukan net sell Rp21,80 triliun mtm pada bulan laporan (ytd: net sell Rp25,09 triliun), sedangkan di pasar obligasi korporasi net buy Rp0,92 triliun mtm (ytd: net sell Rp0,03 triliun). Industri pengelolaan investasi bergerak searah dengan tren pasar di bulan laporan, namun dengan penurunan yang cenderung moderat. Nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.084,10 triliun, termoderasi 1,62 persen mtm namun meningkat 3,97 persen ytd.  Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada periode yang sama tercatat sebesar Rp695,71 triliun, terkoreksi 2,51 persen mtm namun tumbuh positif 3,02 persen ytd. Kinerja NAB Reksa Dana yang relatif masih terjaga tersebut ditopang oleh kecenderungan investor Reksa Dana untuk melakukan subscription, dengan angka net subscription yang signifikan sebesar Rp29,12 triliun secara ytd. Jumlah investor di pasar modal dalam negeri terus meningkat dengan terdapat penambahan sebanyak 1,78 juta investor baru sepanjang bulan Maret 2026 (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara ytd jumlah investor di pasar modal tumbuh 21,51 persen menjadi 24,74 juta investor.    Pasar modal dalam negeri terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hingga Maret 2026 (ytd), nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp51,96 triliun, terdiri dari 1 IPO saham, 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 36 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada pipeline, terdapat 53 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp25,79 triliun. Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF), sepanjang Maret 2026 terdapat 14 Efek baru serta 3 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp18,07 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp1,90 triliun. Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 31 Maret 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Adapun selama Maret 2026 (mtm), volume transaksi mencapai 34.480 lot dan frekuensi transaksi sebanyak 308.260 kali.  Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Maret 2026, secara total tercatat 153 pengguna jasa yang telah terdaftar. Adapun penambahan volume transaksi pada Maret 2026 tercatat sebesar 43.117 tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,71 miliar. OJK secara berkelanjutan juga menjalankan agenda penguatan penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK). Agenda tersebut menjadi pilar utama dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas pasar modal dalam negeri, yang juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK: Pada  Maret 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebesar Rp8.570.000.000,- kepada 1 Manajer Investasi, 1 Direktur Utama Manajer Investasi, 5 Emiten, 1 Perusahaan Efek, 10 Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik, 1 Pengendali Emiten dan/atau Perusahaan Publik, 1 Pihak lainnya, dan 2 Akuntan Publik serta 4 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 1 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin dan 4 Perintah Tertulis. Selanjutnya, dalam rangka penegakan ketentuan atas pelanggaran manipulasi pasar, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp15.900.000.000,- kepada 6 pihak perorangan dan 1 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 1 pihak perorangan. Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 2 pihak perorangan karena melakukan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin. Selama  2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp62.780.000.000,- kepada 68 Pihak, 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin, 4 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin, 7 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis serta 8 Perintah Tertulis. Selanjutnya, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp34.546.500.000,- kepada 165 Pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Pasar Modal, mengenakan 50 Peringatan Tertulis. Serta mengenakan 16 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas selain Keterlambatan Non Kasus. https://detik45.my.id/berita/detail/ketua--dewan--audit-ojk-sophia--watimena-identifikasi-risiko-melibatkan--seluruh-pemilik-risiko KUPANG-DETIK45  || "Kami sampaikan bahwa hal-hal yang sudah dilakukan dan dikembangkan  adalah kombinasi proses button up dan top down dari berbagai bidang. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan RI, Sophia Watimena, menjawab pertanyaan Wartawan, saat pemaparan dalam Konferensi Pers, tentang Assesment Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, Senin, 6/4/2026. Sebagai Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan RI, Watimena kepada Wartawan menyampaikan bahwa, kerja kolaborasi jadi prosesi identifikasi risiko, hal ini melibatkan seluruh pemilik resiko, ini tujuannya adalah untuk pastikan bahwa semua satuan kerja harus paham tentang risiko.  Terutama risiko yang relevan dengan masing-masing  dari  permasalahan yang dialami. Lanjut Sophia Watimena, proses ini juga diperkuat dengan pembahasan risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Satuan Kerja yang menjadi titik focal point. Dalam Komite Manajemen risiko forum dalam hal ini ketuanya adalah saya sendiri dan diakhiri oleh seluruh anggota komisioner, nantinya ada pelaporan berkala rich infocus dalam rapat Dewan Komisioner. Ini biasanya dilaporkan secara triwulan, tetapi kalau untuk koordinasi dengan fokal point, bisa dilakukan sewaktu-waktu minimal sebulan sekali. Sistem tersebut sudah dilengkapi juga dengan sistem yang terintegrasi, kemudian untuk mengidentifikasi risiko itu kita memperhatikan konteks baik internal maupun eksternal, yang eksternal khususnya disampaikan oleh bapak ibu dan adik-adik ( jurnalis, red.), kami juga mengedepankan pengelolaan dan pelaporan risiko  yang bersifat power looking, jadi tidak hanya bersifat historikal. Tetapi untuk penguatan itu kita mengedepankan hal-hal yang bersifat power loocking, selanjutnya juga untuk penajaman indikator risiko.  Diharapkan manajemen risiko, OJK dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK agar berjalan lebih efektif, adaptif, tutur Sophia Watimena. (fm).