Memasuki Dua Periode Kepemimpinan Walikota HR, Kota Palu Masih Terjebak Dalam Ketimpangan

Politik 27 May 2026 15:05 • 2 min read • 100 views • By IDP
Memasuki Dua Periode Kepemimpinan Walikota HR, Kota Palu Masih Terjebak Dalam Ketimpangan
Memasuki Dua Periode Kepemimpinan Walikota HR, Kota Palu Masih Terjebak Dalam Ketimpangan Selama dua periode kepemimpinan Hadiyanto Rasyid (HR) memimp...

Memasuki Dua Periode Kepemimpinan Walikota HR, Kota Palu Masih Terjebak Dalam Ketimpangan Selama dua periode kepemimpinan Hadiyanto Rasyid (HR) memimpin Kota Palu, masyarakat makin sadar dan paham, bahwa ada trilyunan rupiah anggaran daerah yang dikelola dan sepenuhnya dalam rentang kendalinya, Namun, di balik angka fantastis tersebut, fakta di lapangan menunjukkan pola pembangunan yang sangat sentralistik, tidak komprehensif, dan jauh dari cita-cita pemerataan kesejahteraan. Pembangunan yang berjalan selama ini hanya berfokus pada pendekatan fisik dan infrastruktur. Anggaran miliaran rupiah disalurkan dominan untuk jalan, jembatan, dan gedung-gedung, dan penataan taman di kawasan pusat kota dan sekitar Kantor Walikota. Padahal, data Bappeda Kota Palu (2023) mencatat indeks ketimpangan wilayah masih tinggi, di mana Kecamatan Palu Selatan dan Barat menyerap lebih dari 60% total anggaran pembangunan fisik, sementara wilayah pinggiran seperti Mantikulore, Tawaeli, dan Birobuli hanya mendapatkan alokasi di bawah 15% saja . Hasilnya, pembangunan hanya "nyata" terlihat dikawasan pusat kantor walikota, sementara warga di pinggiran masih berjuang dengan akses jalan rusak, air bersih sulit, dan fasilitas dasar yang minim. Masalah mendasar lainnya: pembangunan terlalu terobsesi pada beton, aspal dan penataan ruang publik, namun melupakan pembenahan mentalitas dan sumber daya manusia. Dari total anggaran, belanja infrastruktur mencapai 32-35%, sedangkan alokasi untuk pendidikan karakter, pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan moral hanya berkisar 3-5% saja . Padahal, pembangunan kota tidak hanya soal bangunan megah dan ruang publik yang indah, tapi bagaimana masyarakatnya memiliki etos kerja, kedisiplinan, dan kesadaran yang baik. Tanpa pembenahan mentalitas, infrastruktur yang dibangun mahal pun cepat rusak, tidak terawat, dan tidak memberikan manfaat maksimal. Fakta paling menyakitkan: pembangunan tidak merata dan diskriminatif antar wilayah. Selama sekian tahun terakhir, hampir 80% proyek strategis hanya berpusat di 3 kecamatan inti, sementara 6 kecamatan lainnya terpinggirkan. Padahal luas wilayah Kecamatan Mantikulore saja mencapai 206 km² (52% luas kota), namun alokasi pembangunannya paling kecil. Anggaran ratusan milyaran justru habis untuk belanja pegawai yang mencapai 52,86% APBD 2026 (Rp913 miliar), jauh melampaui batas wajar 30% menurut aturan pusat, sementara anggaran pelayanan dasar rakyat makin tersedot . Sudah memasuki dua periode kepemimpinan Walikota HR, tapi wajah Kota Palu masih "kota dua wajah": satu sisi modern, sisi lain tertinggal. Pola ini membuktikan pengelolaan belum komprehensif, hanya mengejar kemegahan fisik, tapi abai pada keadilan ruang dan pembangunan manusia. Pemerintahan seharusnya sadar: anggaran besar tidak menjamin kemajuan, jika pembangunan tidak menyentuh seluruh wilayah dan tidak menyentuh hati serta mentalitas warganya.**

Related Articles

← Back to Blog