Camat Tamansari Tegaskan PT PMC Masih Kantongi SHGB Sah Hingga 2027

Terkini 18 May 2026 20:48 • 3 min read • 53 views • By admin

Share berita ini

Camat Tamansari Tegaskan PT PMC Masih Kantongi SHGB Sah Hingga 2027
BOGOR | BUSERINVESTIGASI — Pemerintah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, memberikan klarifikasi terkait aktivitas pembongkaran bangunan dan p...

BOGOR | BUSERINVESTIGASI — Pemerintah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, memberikan klarifikasi terkait aktivitas pembongkaran bangunan dan penertiban lahan yang dilakukan PT Prima Mustika Candra (PMC), yang belakangan ramai menjadi sorotan publik di media sosial. Senin (18/5/2026).

 

 Camat Tamansari, Yudi Hartono, menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan PT PMC masih memiliki dasar hukum yang sah.

 

 Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut masih mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berlaku hingga tahun 2027. “Selama dokumen legalitas itu belum dicabut, maka statusnya masih berlaku secara hukum,” tegas Yudi Hartono.

 

 Ia menjelaskan, apabila terdapat pihak-pihak yang masih meragukan legalitas perusahaan, maka penyelesaian persoalan sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum agar proses berjalan objektif dan tidak memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

 

“Kalau masih ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau meragukan legalitas perusahaan, silakan menempuh jalur hukum. Itu lebih elegan dan lebih baik untuk semua pihak,” ujarnya.

 

Pemerintah Kecamatan Tamansari, lanjut Yudi, siap membantu apabila nantinya diperlukan data maupun keterangan dalam proses mediasi ataupun proses hukum yang berlangsung.

 

Menurutnya, persoalan lahan tersebut memiliki sejarah panjang sejak era penguasaan lahan eks perkebunan pada akhir tahun 1970-an. Sebagian area disebut telah dikembalikan kepada negara dan didistribusikan kepada masyarakat melalui program redistribusi tanah.

 

Yudi mengungkapkan, lahan seluas kurang lebih 154 hektare yang saat ini dikelola PT PMC berasal dari area yang sebelumnya dinyatakan clear and clean sebelum dialihkan pengelolaannya kepada perusahaan.

 

“Munculnya 154 hektare itu karena area tersebut sebelumnya dianggap clear untuk dikuasai dan kemudian dialihkan pengelolaannya,” jelasnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa sebagian wilayah di Desa Tamansari telah memiliki izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Sementara itu, untuk wilayah Sukajaya dan Sukaluyu, proses perizinannya masih berjalan.

 

“Sedangkan untuk wilayah Sukajaya dan Sukaluyu, proses perizinannya masih berjalan,” katanya. Dalam keterangannya, Yudi menilai pihak perusahaan cukup kooperatif dalam membangun komunikasi dengan masyarakat selama beberapa tahun terakhir, termasuk terkait pemberian uang kerahiman dan relokasi warga terdampak.

 

Meski demikian, dirinya tetap meminta perusahaan agar mengedepankan pendekatan humanis dalam proses pengembangan kawasan.

 

“Kepada perusahaan juga saya sampaikan agar tetap menjaga situasi dengan baik, tidak arogan, dan tetap menghormati masyarakat,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Pemerintah Kecamatan Tamansari menilai investasi tetap dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

 

“Dengan adanya pembangunan, ekonomi masyarakat juga bergerak. Ada lapangan kerja dan aktivitas usaha kecil yang ikut hidup. Namun hak-hak masyarakat yang memiliki dasar legalitas juga harus tetap diperhatikan dalam proses pengembangan kawasan tersebut,” pungkasnya. 

 

Reporter : WBS

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• SIDANG PERKARA SENGKETA TANAH DI PN BOGOR: PEMERIKSAAN SAKSI DAN BUKTI JADI AGENDA UTAMA • SIDANG PERKARA SENGKETA TANAH DI PN BOGOR: PEMERIKSAAN SAKSI DAN BUKTI JADI AGENDA UTAMA • Waspada Penipuan Berkedok Permainan Judi Online, Situs “Sauditoto” Diduga Menipu • Rabu, 3 Juni 2026 Rapat Bersama DPR RI, Mendagri Paparkan Langkah Strategis Perkuat BUMD • Diduga Peredaran Obat Keras Golongan G Kembali Marak di Cianjur Kota Cianjur – Masyarakat kembali menyoroti dugaan peredaran obat keras golongan G di wilayah Cianjur Kota. Sejumlah konter yang berada di pinggir jalan diduga • Rumah Dadan Hindayana di Taman Cimanggu Permai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, kosong pasca jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang diembannya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. • PANGDAM III/SILIWANGI HADIRI ACARA LEPAS SAMBUT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT TAHUN 2026 • Pangdam III/Siliwangi Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 Tingkat Provinsi Jawa barat • Mabes TNI Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Peran Pancasila Sebagai Fondasi Perdamaian Dunia • Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Kapolsek Gunungsitoli Alo'oa IPDA PONIMAN LASE, S.I.P. Menghadiri Pertemuan di Desa Loloanaa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara. • Dugaan Penjualan Lahan Kawasan Hutan di Desa Opo Dilaporkan ke KPH, Mantan Kades Beri Klarifikasi • Ketum DPP PWDPI Kecam Keras Penculikan Tiga Jurnalis Indonesia oleh Militer Israel
← Back to Blog