By Sirul

Jagat media sosial mendadak gempar menyusul beredarnya video pengakuan seorang pemilik warung yang merasa tert1pu oleh seorang aparatur negara. 

Video tersebut memicu polemik luas karena menyeret nama seorang lurah dalam dugaan penyimpangan wewenang yang sangat serius terkait proses penertiban bangunan. 

Dalam rekaman yang viral, terlihat sekelompok petugas Satpol PP berusaha memb0ngkar sebuah warung makan milik warga, sementara seorang ibu pemilik warung berupaya m4ti-m4tian mempertahankan usahanya agar tidak dir0bohkan oleh petugas.

Di tengah kemarahannya, ibu tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan perjanjian khusus dengan seorang lurah terkait penertiban bangunan tersebut. 

Berdasarkan narasi yang berkembang di masyarakat, lurah tersebut diduga menjanjikan perlindungan khusus kepada warga dengan jaminan bahwa petugas tidak akan memb0ngkar warung milik korban saat proses penertiban berlangsung. 

Namun, janji manis yang diberikan ternyata berujung pada tindakan yang mel4nggar h*kum dan norma kem4nusiaan.

Pengakuan yang lebih mengejutkan datang ketika ibu pemilik warung tersebut mengungkapkan bahwa seorang lurah meminta imbalan berupa tindakan hubungan i*tim sebagai syarat utama agar lapak dagangannya tetap berdiri tegak. 

Syarat tidak pantas ini disebut-sebut sebagai "biaya" yang harus dibayarkan k0rban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pembongkaran yang akan dilakukan oleh Satpol PP.

Pemilik warung mengaku terpaksa menuruti permintaan tidak pantas tersebut karena merasa terdesak oleh keadaan. Ket4kutan akan kehil4ngan mata pencaharian utama yang menjadi sumber penghidupan keluarganya menjadi alasan kuat mengapa k0rban akhirnya terjebak dalam skema yang dirancang oleh aparatur negara tersebut. 

Ia berharap peng0rbanan yang dilakukan dapat menyelamatkan tempat usahanya dari am*kan alat berat petugas penertiban.

Sontak, rekaman pengakuan ini menuai reaksi k3ras dari netizen dan masyarakat umum. Publik meng3cam k3ras tindakan oknum yang mencoreng citra korps aparatur negara tersebut, apalagi memanfaatkan posisi dan wewenang untuk meminta imbalan as*sila dari warga yang sedang berada dalam tekanan dan ketakutan. 

Warganet ramai-ramai menyuarakan kemarahan dan menuntut keadilan bagi k0rban.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak h*kum dan Inspektorat terkait untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap k4sus ini. 

Mereka menuntut adanya klarifikasi terbuka dari pihak kelurahan dan instansi terkait, serta sanksi tegas jika tuduhan tersebut terbukti benar. Publik ingin memastikan bahwa tidak ada 0knum aparatur negara yang kebal h*kum dan bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga kecil.

Hingga saat ini, pihak kelurahan maupun instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai tudingan miring yang beredar luas di media sosial. Lokasi pasti dan waktu kejadian juga masih dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan kebenaran informasi dan mengidentifikasi oknum yang dimaksud dalam video viral tersebut.

Publik kini terus mengawal kasus ini dan menanti transparansi penuh dari aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Masyarakat berharap proses hukum berjalan adil agar polemik serupa tidak terulang di masa depan dan memberikan efek jera bagi oknum aparatur negara lainnya.