BY Lia Yulia

Yang satu rangkap jabatan jadi tersangka.
Yang lain rangkap tiga jabatan dapat hampir Rp1 miliar per bulan.

Kalau ini bukan soal persepsi keadilan, lalu ini soal apa?

Masalahnya bukan sekadar siapa salah dan siapa benar. Masalahnya adalah bagaimana publik melihat standar yang berbeda ketika jabatan berbeda. Dan ketika standar terasa berbeda, kepercayaan langsung goyah.

Mari kita naikkan level diskusinya.

Ini bukan tentang menyerang individu. Ini tentang membaca pola sistem. Dalam manajemen publik, rangkap jabatan itu isu serius karena menyangkut konflik kepentingan, efektivitas kerja, dan etika kepemimpinan. Tapi respons terhadapnya sering tidak konsisten.

Dan di situlah konflik muncul.

Kalau guru honorer rangkap jabatan langsung berujung proses hukum, sementara pejabat tinggi rangkap beberapa posisi dianggap lumrah, publik bertanya:
Apakah aturannya sama?
Apakah penegakannya setara?

Keadilan bukan hanya harus ditegakkan. Keadilan harus terlihat ditegakkan.

Dari kejadian seperti ini, ada pelajaran besar yang bisa kita tarik:

1.Standar etika harus berlaku horizontal, bukan vertikal.  Jabatan tinggi tidak boleh berarti toleransi lebih longgar.
2. Transparansi peran dan penghasilan pejabat publik wajib dibuka jelas. Supaya publik menilai dengan data, bukan asumsi.
3. Rangkap jabatan harus diuji dari sisi efektivitas, bukan sekadar legalitas. Mampukah satu orang mengelola semuanya secara optimal?
4. Konflik kepentingan adalah risiko sistemik, bukan isu personal.
5. Kepemimpinan diuji saat ada potensi privilege.

Ini bukan framing pro atau kontra pemerintah. Ini analisis tata kelola. Karena negara bukan cuma soal aturan tertulis, tapi soal konsistensi penerapan.

Kalau regulasinya membolehkan, jelaskan dasar hukumnya.
Kalau ada batasan, jelaskan pengawasannya.
Kalau ada celah aturan, perbaiki sistemnya.

Yang publik cari bukan sensasi. Publik cari kepastian bahwa hukum dan etika tidak fleksibel mengikuti jabatan.

Sekarang saya lempar ke kamu:

Apakah ini soal hukum yang memang berbeda konteks?
Atau ini tanda bahwa kita perlu reformasi aturan rangkap jabatan secara lebih tegas?

Diskusi boleh keras, tapi mari berbasis argumen.
Kalau kita ingin negara yang kuat, kita harus berani membahas pola sistemnya — bukan sekadar viral sesaat.

Karena audiens cerdas tidak mencari drama. Mereka mencari kejelasan.