Sinergitas Intelijen Jadi Kunci Dukungan PSN MBG 2026

Koran Bintan.com | JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas Analisis Kebijakan dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui Sinergi Intelijen Lintas K/L.

Kegiatan ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah Provinsi Maluku, TNI, Polri, unsur intelijen, serta pemangku kepentingan terkait guna memperkuat koordinasi dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan implementasi program MBG di wilayah Maluku.

“Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan ketahanan nasional sehingga memerlukan sinergi lintas sektor dan penguatan koordinasi antarinstansi,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Marsma TNI Firman Wirayuda, Jum'at (22/5/2026).

Disampaikan bahwa hingga 4 Mei 2026 terdapat 106 SPPG di Provinsi Maluku dengan potensi penerima manfaat sebanyak 519.150 orang, namun realisasi penerima manfaat baru mencapai 245.984 orang atau sekitar 47,4%. Dari total rencana 510 SPPG di Maluku, sebanyak 300 SPPG atau sekitar 58,8% berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan kondisi geografis kepulauan, keterbatasan distribusi logistik dan air bersih, pengawasan keamanan pangan, serta masih adanya SPPG yang belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Selain itu, diperlukan penguatan rantai pasok lokal melalui pelibatan UMKM, koperasi, dan Bumdes.

Dalam pembahasan turut disampaikan berbagai tantangan pengamanan dan komunikasi publik terkait implementasi MBG, seperti potensi penyebaran hoaks, propaganda penolakan program, keterlambatan distribusi, hingga kasus keracunan pangan yang sempat terjadi di sejumlah daerah di Maluku.

Unsur intelijen, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini, patroli siber, interoperabilitas data, serta komunikasi publik yang humanis dan berbasis data guna menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Rapat menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MBG di Provinsi Maluku memerlukan penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga, percepatan pembangunan dan pemerataan SPPG khususnya di wilayah 3T, peningkatan pengawasan keamanan pangan, serta evaluasi berkala guna memastikan program berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(han/ard)