TARGET PERISTIWA,17 FEBRUARI 2026 - Udara deru mesin ekskavator memecah keheningan di sela pepohonan kelapa sawit yang menjulang. Namun, bagi warga yang bertahan di sana, bunyi itu bukanlah tanda kemajuan, melainkan lonceng kematian bagi penghidupan mereka. Di sebuah sudut negeri yang "sedang tidak baik-baik saja", sebuah drama kolosal tentang perebutan ruang hidup kembali tersaji.

?Dalam sebuah rekaman amatir yang beredar, pemandangan kontras terlihat jelas. Di satu sisi, berdiri barisan kokoh aparat gabungan TNI dan Polri dengan seragam loreng dan cokelatnya. Di sisi lain, warga sipil—ibu-ibu dengan daster sederhana dan pria-pria dengan kaos lusuh—mencoba melawan dengan tangan kosong. Tangis dan teriakan pecah saat satu per satu pohon sawit yang mereka rawat bertahun-tahun tumbang dalam hitungan detik.

?Ketimpangan di Atas Kertas

?Konflik ini bukan sekadar soal pohon yang tumbang, melainkan soal "kertas" yang dianggap lebih sakti daripada keringat rakyat. Narasi dalam video tersebut menyuarakan keresahan yang mendalam: "Jutaan hektar milik PT diberikan izin, sedangkan tanah rakyat disita."

?Ini adalah potret nyata ketimpangan agraria yang masih menghantui Indonesia. Di atas peta pemerintah, wilayah tersebut mungkin tertulis sebagai Hak Guna Usaha (HGU) milik korporasi. Namun di mata warga, tanah itu adalah warisan, tempat mereka menggantungkan dapur, dan satu-satunya harta yang tersisa untuk anak cucu.

?Ketika negara berdalih bahwa tanah tersebut adalah "milik negara", warga pun balik bertanya: "Jika tanah dikuasai negara, bukankah PT juga seharusnya tunduk pada kepenAntaratingan rakyat yang menjadi bagian dari negara itu sendiri?"

?Antara Hukum dan Keadilan

?Kehadiran aparat di lokasi eksekusi sering kali ditempatkan sebagai penjaga "ketertiban hukum" berdasarkan putusan pengadilan. Namun, yang sering terlupakan adalah proses di balik terbitnya izin-izin tersebut. Apakah warga dilibatkan? Apakah ada ganti rugi yang manusiawi? Ataukah hukum hanya menjadi alat untuk memuluskan jalan bagi pemilik modal besar?

?Seorang wanita dalam video tampak ditarik paksa saat mencoba menghalangi alat berat. Gambar ini menjadi simbol betapa rapuhnya posisi rakyat kecil saat berhadapan dengan raksasa industri yang dikawal oleh otoritas keamanan.

?Menolak Lupa, Menolak Tumbang

?Peristiwa ini menambah daftar panjang konflik agraria di sektor perkebunan yang tak kunjung menemui titik temu. Hingga tahun 2026, eskalasi konflik lahan terus meningkat, meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan.

?Selama paradigma pembangunan masih menempatkan korporasi sebagai prioritas utama dan rakyat sebagai gangguan, maka tangisan di bawah bayang-bayang ekskavator ini akan terus berulang. Video yang kini kembali viral ini adalah pengingat bagi kita semua: bahwa di balik megahnya angka pertumbuhan ekonomi, ada keringat dan air mata rakyat yang tanahnya "disita" atas nama izin usaha.(red)