TARGET PERISTIWA POLMAN,SULBAR – Dua dusun di Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yakni Lakkese dan Petakeang, masih terisolasi akibat kondisi akses jalan yang tidak layak. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan mengganggu akses warga terhadap layanan dasar serta menghambat perekonomian lokal.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Sulawesi Barat, Puang Laupa Barunda, yang langsung mengunjungi lokasi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi warga. "Kami melihat secara langsung bagaimana akses jalan yang buruk membuat warga terisolasi. Dampaknya sangat luas – mulai dari anak-anak yang putus sekolah hingga kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan ekonomi," ujarnya.

Menurut warga, situasi menjadi lebih parah saat musim hujan tiba. Jalan menuju kedua dusun tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga menghalangi distribusi hasil kebun seperti kakao, durian, dan tanaman musiman. Selain itu, akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan juga terhambat.

Kepala Dusun Lakkese, Daeng Maloga, mengungkapkan kekecewaan warga yang telah menunggu perhatian pemerintah selama bertahun-tahun. "Kami sudah tidak bisa menunggu lagi. Kami membutuhkan bantuan Bupati Polman untuk memperbaiki dan meratakan jalan menuju perkampungan kami," katanya.

Dengan jumlah penduduk sekitar 160 KK di kedua dusun, warga juga mengeluhkan tidak adanya pembangunan bangunan sekolah oleh pemerintah selama ini. Hal ini menyebabkan ratusan anak putus sekolah dan tidak dapat menguasai keterampilan dasar membaca dan menulis.

"Kami mengimbau Bupati Polman untuk tidak tinggal diam. Pikirkan rakyatmu dan anak-anak sebagai generasi penerus agar mereka bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak. Akses jalan yang layak menjadi kunci untuk membuka peluang bagi warga kami," tegas Ketua DPD LPRI Sulbar, Puang Laupa Barunda.

Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Bupati Polewali Mandar terkait seruan yang disampaikan DPD LPRI Sulawesi Barat dan warga tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang telah berlangsung terlalu lama.(red)