TARGET PERISTIWA POLMAN,SULBAR – Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Polewali Mandar menemukan kondisi kekhawatiran di Dusun Lakkese dan Petakeang, Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, di mana kedua dusun tersebut masih terisolasi akibat akses jalan yang tidak layak setelah puluhan tahun. Kondisi ini menghambat warga dalam mengakses layanan dasar esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

Kondisi Jalan Menjadi Hambatan Utama

Ahmad, Ketua Tim Investigasi GBNN Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan hasil peninjauan langsung ke lokasi. "Kedua dusun ini seperti berada di pulau terpencil. Warga telah menghadapi isolasi selama bertahun-tahun, dan hal ini jelas mengganggu akses mereka terhadap berbagai layanan publik," ujarnya.

Warga Berusaha Swadaya, Namun Butuh Bantuan Pemerintah

Kepala Dusun Lakkese, Daeng Maloga, mengungkapkan bahwa harapan warga terhadap perhatian pemerintah terus meningkat seiring berjalannya waktu. "Kami telah menunggu lama dan tidak dapat lagi menunda kebutuhan akan akses jalan yang layak. Semoga Bupati Polewali Mandar dapat segera merespons keluhan kami," katanya dengan nada penuh harapan.

Sementara itu, Kepala Dusun Petakeang, Sari, menjelaskan bahwa upaya swadaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan. "Kami mengumpulkan dana dari hasil usaha tani dan kebun guna menyewa alat berat serta membuka jalan awal. Namun, upaya ini terbatas dan tidak mampu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga," jelasnya.

Akses Layanan Dasar Terhambat

Menurut Sari, kondisi jalan yang buruk memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. "Anak-anak kami kesulitan untuk pergi ke sekolah, dan warga yang membutuhkan perawatan kesehatan seringkali terhambat dalam mencapai fasilitas pelayanan. Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi ini," tambahnya.

Warga di kedua dusun berharap perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat segera terealisasi, sehingga mereka dapat menikmati hak atas infrastruktur dan layanan dasar yang setara dengan daerah lain di kabupaten.(red)