TARGET PERISTIWA YOGYAKARTA,19 FEBRUARI 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah. Kritik ini mencakup penempatan pejabat yang dianggap tidak kompeten hingga program unggulan pemerintah yang disebut sebagai "ilusi".

Kabinet 'Bagi-Bagi Kursi' dan Krisis Kompetensi

BEM UGM menyoroti komposisi kabinet yang dianggap lebih mengutamakan kedekatan dengan presiden daripada kompetensi. Ketua BEM UGM menyatakan bahwa banyak pejabat yang duduk di pemerintahan saat ini tidak memiliki keahlian yang relevan untuk melayani rakyat.

Ironi di Badan Gizi Nasional

Sorotan tajam juga diarahkan pada struktur Badan Gizi Nasional. BEM UGM menyoroti ironi penempatan seorang ahli serangga di posisi puncak lembaga tersebut, sementara banyak lulusan gizi kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu, BEM UGM mempertanyakan peran dominan aparat kepolisian (Polri) dalam urusan gizi, dengan melibatkan 1.700 tenaga SPPG. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas tugas Polri, yang seharusnya lebih fokus pada penegakan hukum.

Membongkar Ilusi "Makan Bergizi Gratis"

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tak luput dari kritik. BEM UGM menilai penggunaan kata "gratis" sebagai pembohongan publik, karena program tersebut dibiayai oleh uang rakyat melalui pajak. BEM UGM menyimpulkan bahwa MBG bukanlah program sosial, melainkan proyek yang merugikan masyarakat.

Dengan kritik ini, BEM UGM menegaskan perannya sebagai penjaga yang siap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.(red)