TARGET PERISTIWA BOGOR,18 FEBRUARI 2026 – Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,7 miliar untuk penataan Lapangan Tegar Beriman, taman di area kantor bupati, dan Taman Masjid Baitul Faizin menuai reaksi beragam dari masyarakat sipil. Proyek yang tertuang dalam kontrak nomor 000.3.3/70/SP-PEN.LAP.TBC/2026 ini menjadi sorotan, terutama terkait skala prioritas anggaran di tengah isu kemiskinan.

Proyek yang ditargetkan rampung dalam 120 hari kalender ini meliputi "Belanja Modal Taman", sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek di lokasi.

Rizwan Riswanto, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, menyampaikan perlunya penjelasan komprehensif kepada publik terkait urgensi dan dampak proyek ini terhadap masyarakat luas.

"Kami tidak menolak pembangunan, tetapi perlu adanya diskusi mendalam mengenai prioritas anggaran. Alokasi dana sebesar ini untuk mempercantik kawasan pusat pemerintahan menimbulkan pertanyaan: apakah ini adalah kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Kabupaten Bogor saat ini?" ujar Rizwan pada Rabu (18/2/2026).

Rizwan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor masih di atas 6 persen. Dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa, angka ini mengindikasikan adanya ratusan ribu warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

"Data BPS menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. APBD seharusnya difokuskan pada program yang secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan," tegasnya.

Rizwan mengakui bahwa pembangunan ruang publik memiliki nilai estetika dan sosial. Namun, ia menekankan perlunya kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperindah tampilan kota, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami mempertanyakan bagaimana proyek ini akan memberikan dampak positif yang terukur bagi warga miskin," katanya.

Rizwan mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuka akses terhadap dokumen perencanaan, kajian kebutuhan, dan indikator keberhasilan proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

"APBD adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keberpihakan anggaran harus benar-benar terasa, terutama bagi mereka yang membutuhkan," pungkas Rizwan.

Perdebatan ini mencerminkan pentingnya evaluasi publik terhadap setiap kebijakan anggaran, terutama dalam konteks isu-isu sosial yang mendesak. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan terkait proyek ini, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (red)