TARGET PERISTIWA JAKARTA,21/02/2026 – Perekonomian Indonesia memasuki tahun 2026 dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan, meskipun dinamika global dan tantangan struktural internal memerlukan penanganan yang terpadu dan terarah. Hal ini disampaikan oleh ahli ekonomi dan praktisi keuangan publik Dr. H. Sopyan Iskandar, SE., SH., MM., yang menekankan bahwa sinergi lintas kebijakan dan penguatan tata kelola menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
 
Dalam temu wartawan yang diadakan di Jakarta pada Sabtu (21/2), Dr. Sopyan mengungkapkan bahwa perekonomian nasional diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 4,9 hingga 5,7% pada tahun ini, sesuai dengan proyeksi bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertumbuhan tersebut, katanya, didorong oleh tiga pilar fundamental yang saling menguatkan satu sama lain.
 
"Kita melihat perekonomian bergerak pada jalur yang positif, didukung oleh konsumsi domestik yang terus menguat, pemulihan investasi yang menunjukkan tren yang menggembirakan, serta kinerja ekspor yang tetap stabil meskipun di tengah ketidakpastian kondisi global," jelasnya.
 
Konsumsi masyarakat terus menunjukkan kemajuan seiring dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen dan pemulihan penuh mobilitas masyarakat pascapandemi. Sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor utama, dengan catatan kedatangan wisatawan mancanegara mencapai 1,36 juta orang pada bulan Desember 2025, serta lebih dari 120 juta perjalanan domestik yang tercatat selama liburan akhir tahun lalu.
 
Namun demikian, Dr. Sopyan mengingatkan akan pentingnya antisipasi terhadap risiko eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. "Stabilitas makroekonomi harus tetap menjadi prioritas utama kita. Risiko seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tingkat suku bunga negara maju yang masih tinggi, serta volatilitas nilai tukar rupiah perlu kita awasi dan antisipasi dengan cermat," ujarnya.
 
Sebagai ahli di bidang keuangan publik, ia menyoroti peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengedepankan delapan program prioritas nasional – antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta akselerasi investasi di sektor-sektor strategis.
 
"Kebijakan fiskal yang terarah dan terpadu akan menjadi motor penggerak pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan angka, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas," paparnya.
 
Dr. Sopyan juga mengapresiasi langkah inovatif Bank Indonesia dalam meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas 2025–2030, serta percepatan transformasi digital keuangan melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan pengembangan rupiah digital.
 
"Digitalisasi keuangan bukan hanya menjadi alat untuk mempercepat inklusi keuangan, melainkan juga sebagai fondasi untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memperluas akses layanan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.
 
Menurutnya, sinergi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi unsur krusial dalam menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. "Kerjasama lintas lembaga yang terjalin dengan baik akan meminimalkan risiko dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat," jelasnya.
 
Dalam analisis mendalamnya, Dr. Sopyan mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi secara menyeluruh untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.
 
Pertama, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Menurutnya, UMKM membutuhkan dukungan komprehensif terkait akses permodalan yang mudah dan terjangkau, pendalaman kapabilitas teknologi, serta perluasan jaringan pemasaran agar dapat bersaing di pasar yang semakin global.
 
Kedua, pembangunan ketahanan energi dan transisi menuju ekonomi hijau yang harus dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan lingkungan dan daya saing industri domestik. "Pembiayaan hijau dan pengembangan ekonomi syariah menjadi peluang besar yang dapat kita optimalkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan," ujarnya.
 
Sebagai ahli hukum ekonomi, ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan adil. "Penguatan kerangka regulasi serta komitmen yang tidak tergoyahkan dalam pemberantasan korupsi akan menjadi modal utama untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
 
Berdasarkan serangkaian analisis tersebut, Dr. Sopyan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional:
 
Pertama, mempercepat implementasi program prioritas APBN 2026 dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor primer – khususnya pertanian dan perikanan – serta pengembangan sektor energi terbarukan yang berkelanjutan.
 
Kedua, memperkuat akses keuangan bagi UMKM melalui inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta pendirian lembaga pembiayaan khusus yang berfokus pada pengembangan sektor ini.
 
Ketiga, mengoptimalkan potensi ekonomi digital dengan memperluas jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke seluruh pelosok negeri, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.
 
Keempat, menguatkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk memperluas pasar ekspor produk domestik serta menarik investasi langsung asing (FLI) ke sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.
 
"Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara bahkan di kancah global. Dengan kebijakan yang tepat, implementasi yang efektif, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, kita dapat mengubah setiap tantangan menjadi peluang dan membangun ekonomi yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkas Dr. Sopyan.