BIDIK PERISTIWA SUKABUMI – Forum Komunitas Wartawan Sukabumi Bersatu (FKWSB) mengajukan panggilan resmi yang tegas kepada Inspektorat Kabupaten Sukabumi, meminta pelaksanaan penyelidikan dan audit komprehensif serta profesional terkait dugaan korupsi yang melibatkan berbagai alokasi keuangan untuk pembangunan desa di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Dalam konferensi pers yang digelar di Markas FKWSB, Ketua Umum Rd. Hadi Haryono mengungkapkan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran yang telah dilaporkan mencakup tiga pilar utama: pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kontribusi dari perusahaan energi PT. Star Energy yang mencakup Bonus Produksi (BP) dan penyertaan permodalan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Berdasarkan kajian mendalam dan verifikasi data yang kami lakukan, dugaan praktik tidak benar tidak hanya menyentuh tata kelola Dana Desa, namun juga melibatkan alokasi bantuan provinsi serta kontribusi PT. Star Energy yang diperuntukkan untuk memperkuat ekonomi desa sepanjang tahun ini," papar Hadi dengan sikap tegas.

FKWSB menegaskan bahwa laporan resmi terkait indikasi penyimpangan telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sukabumi beberapa waktu silam. Namun, hingga saat ini belum terdapat kejelasan terkait kerangka kerja penyelidikan maupun jadwal konkrit untuk pemeriksaan lapangan.

"Kami, sebagai perwakilan komunitas wartawan Sukabumi, meminta kepastian yang tegas kepada Inspektorat Kabupaten Sukabumi: pada tahapan mana dan kapan tepatnya desa-desa di wilayah Kecamatan Kabandungan akan menjadi fokus pemeriksaan mendalam?" tandas Hadi.

Menurutnya, pelaksanaan penyelidikan yang segera dan terstruktur merupakan prasyarat krusial untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan keuangan publik dan kontribusi pihak swasta yang diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bentuk konkrit untuk memelihara kepercayaan bersama terhadap institusi pemerintah dan pelaku usaha yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

"Kami mengharapkan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dapat memberikan tanggapan yang jelas dalam waktu dekat, sekaligus menjalankan mandatnya dengan penuh objektivitas dan tanpa memandang latar belakang," tambah Hadi.

Hingga publikasi berita ini, pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan penyelidikan yang diajukan FKWSB. Komunitas wartawan tersebut menyatakan akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat melalui kanal media yang tergabung dalam jaringannya.(red)