JAKARTA,26 FEBRUARI 2026 - Laksda TNI (Purn.) Dr. Suryawiranto, SH., MH., ahli hukum pidana dan tata kelola negara, menegaskan bahwa rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik telah semakin mempersempit ruang netralitas bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi memberikan pilihan untuk tetap pasif, melainkan menuntut perumusan strategi komprehensif guna mempertahankan otonomi strategis bangsa.

"Kita sedang menyaksikan benturan kepentingan global yang secara langsung membentuk peta kekuasaan kawasan. Dominasi Amerika Serikat melalui pilar-pilar kekuatan – militer, keuangan, teknologi, dan arsitektur keamanan yang telah terbentuk – menciptakan tekanan struktural yang sangat nyata terhadap kebijakan nasional Indonesia," ujarnya dalam wawancara khusus.

Sang pakar menekankan bahwa mempertahankan otonomi strategis adalah kewajiban yang berdasarkan amanat konstitusi. "Kemandirian bukanlah konsep abstrak, melainkan kebutuhan krusial untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan kita benar-benar mengedepankan kepentingan bangsa," jelasnya.

Menurut Suryawiranto, upaya mempertahankan ruang gerak, daya tawar, dan kedaulatan Indonesia harus berlandaskan pada empat instrumen utama yang saling terkait:

Pertama, penguatan kerja sama kawasan yang berbasis kebersamaan. "Kerjasama antarnegara di Indo-Pasifik tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap tekanan dari luar, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun konsensus terkait aturan permainan yang adil dan merata bagi semua negara kawasan," paparnya.

Kedua, diversifikasi ekonomi yang menitikberatkan ketahanan. "Ketergantungan pada sejumlah kecil mitra ekonomi akan membuat kita rentan terhadap tekanan yang dapat digunakan sebagai alat politik. Kita perlu memperluas pasar, mendiversifikasi sumber daya, dan mengembangkan teknologi lokal untuk membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan mandiri," katanya secara tegas.

Ketiga, diplomasi multi-arah yang proaktif dan adaptif. Menurutnya, diplomasi harus berperan sebagai sarana utama untuk mempromosikan nilai-nilai dan tujuan strategis Indonesia. "Kita harus aktif menjalin hubungan dengan berbagai pihak, membangun koalisi yang mendukung kepentingan nasional, dan memastikan bahwa suara Indonesia terdengar dalam setiap perdebatan yang menyangkut masa depan kawasan," ujarnya.

Keempat, pembangunan daya tangkal pertahanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasional. "Daya tangkal bukan berarti mengejar persaingan senjata, melainkan membangun kemampuan untuk melindungi wilayah, sumber daya, dan kepentingan kita. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak akan mudah terpengaruh oleh tekanan apapun," jelasnya.

Suryawiranto menegaskan bahwa semua langkah ini harus dijalankan secara konsisten dan realistis, dengan fokus pada kepentingan nasional jangka panjang bagi Indonesia modern. "Tantangan di kawasan akan terus berkembang, oleh karena itu upaya menjaga otonomi strategis harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.(red)