BIDIK PERISTIWA JAKARTA - Rencana pengadaan kendaraan niaga skala besar senilai Rp24,6 triliun tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang digagas PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan intens, terutama terkait keputusan untuk mengimpor unit dari India.

Rincian Rencana Pengadaan

Rencana impor mencakup tiga jenis kendaraan dari dua produsen besar India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors:

- 35.000 unit pikap Mahindra Scorpio 4x4

- 35.000 unit pikap Tata Yodha 4x4

- 35.000 unit truk ringan Tata Ultra T.7

Total 105.000 unit direncanakan untuk memperkuat sistem distribusi dan logistik di tingkat desa se-Indonesia.

Perlawanan Industri Nasional: GAIKINDO Tegaskan Kapasitas Lokal

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memberikan respons tegas terkait langkah impor ini. Ketua Umumnya, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa Indonesia bukan pemula dalam sektor produksi pikap.

"Kapasitas produksi pikap nasional kita mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, angka yang jauh melampaui kebutuhan pengadaan tersebut," ujarnya.

Industri otomotif lokal menyatakan kesanggupan memenuhi spesifikasi yang diminta, dengan catatan diberikan waktu persiapan yang memadai. Fokus utama industri adalah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diharapkan dapat menghidupkan ekosistem vendor lokal sekaligus menyerap tenaga kerja domestik.

Status Terkini: Rencana Ditunda untuk Evaluasi Mendalam

Merespons dinamika yang muncul, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah evaluasi. Per tanggal 23 Februari 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajukan permintaan agar rencana impor ini ditunda sementara.

Beberapa alasan krusial di balik penundaan tersebut antara lain:

1. Kalkulasi Ulang Kesiapan Industri Dalam Negeri – Untuk menyelaraskan dengan visi kemandirian ekonomi nasional.

2. Evaluasi Urgensi dan Efektivitas – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian terkait tengah memeriksa detail anggaran serta membandingkan efektivitas pengadaan unit CBU (Impor Utuh) dengan opsi produksi lokal.

3. Konsistensi dengan Visi Presiden – Kebijakan ini akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan selaras dengan semangat penggunaan produk dalam negeri, seperti yang telah terbukti sukses melalui program Maung.

Visi untuk memperkuat ekonomi desa melalui pendistribusian kendaraan operasional memang mulia. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan visi tersebut sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri, bukan hanya menjadi pasar bagi produk dari negara lain.(red)